BPJS Kesehatan Apresiasi Capaian UHC Kabupaten Mukomuko

Bengkulu Post  | Mukomuko_ BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat setempat di tengah pandemi, melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Apresiasi itu dinyatakan oleh Dr Abdiyanto Ketua Panita Kegiatan UHC  Wilayah ProvinsiBengkulu kepada Bupati Mukomuko, Sapuan, dalam acara penyerahan piagam penghargaan atas pencapaian Universal Health Coverage Kabupaten Mukomuko  dalam kepesertaan JKN-KIS di, Kamis (20/10/2022).

“Kami sangat mengapresiasi komitmen kuat Pemkab Mukomuko, apalagi di masa pandemi Covid-19 tidak menghalangi dalam upaya terbaiknya melindungi penduduk Mukomuko dari risiko kesehatan. Pemkab juga terus mendukung implementasi program JKN-KIS dan mengupayakan tercapainya Universal Health Coverage untuk seluruh penduduk Kabupaten Nukomuko,” ujar Sapuan.

Bupati Sapuan  mengatakan, menjamin seluruh penduduk Mukomuko  bisa mendapatkan jaminan kesehatan terbaik merupakan tanggung jawab Pemkab. Caranya antara lain, dengan mengoptimalkan pelaksanaan JKN-KIS.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan JKN-KIS di Kabupaten Mukomuko  tak lepas dari dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah melalui instansi – instansi terkait, juga fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama mapun rumah sakit.

“Semoga dengan pencapaian UHC ini menjadi pemicu semangat seluruh stakeholder di Kabupaten Mukomuko  sesuai peran dan tugasnya masing-masing, untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan program JKN-KIS,” ujar Sapuan.

Dia menyebut, pencapaian UHC menjadi kado dari Pemkab kepada masyarakat,. Capaian juga sesuai dengan misi Kabupaten Mukomuko, yaitu mewujudkan kabupaten yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin.

“Angka pencapaian Kabupaten Mukomuko  tersebut adalah capaian presentase UHC tertinggi di Kedeputian Wilayah Bengkulu  ,” kata Sapuan.

BPJS Kesehatan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Mukomuko  yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya sinergi yang dibangun bersama dengan BPJS Kesehatan dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya di wilayah Kabupaten Mukomuko

Dr Abdiyanto Ketua Panita Kegiatan UHC mengatakan cakupan kepesertaan yang saat ini mencapai lebih dari 97%  jiwa merupakan angka yang telah melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.

Ia menyebut capaian ini tidak terlepas dari dukungan dari satuan kerja, seperti Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang di daftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi memastikan pekerja di wilayah Kabupaten Mukomuko sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Selain itu juga Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan setiap peserta yang terdaftar mempunyai NIK yang valid, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN-KIS,” kata Dr Abdiyanto Ketua Panita Kegiatan UHC dalam kegiatan audiensi dengan Bupati Mukomuko, Kamis (20/10/2022).

Dengan diraihnya cakupan kesehatan semesta di wilayah Kabupaten Mukomuko, Dr Abdiyanto Ketua Panita Kegiatan UHC menyebut BPJS Kesehatan akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya bagi peserta JKN-KIS di wilayah Kabupaten Mukomuko. Hadirnya berbagai inovasi dalam pemberian layanan dirasa sangat memudahkan peserta dalam mengakses layanan di seluruh fasilitas kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS sudah tidak perlu lagi menghabiskan waktu banyak untuk mengakses pelayanan.

Hal tersebut dibuktikan dengan terus dikembangkannya sistem antrean online yang diintegrasikan ke dalam aplikasi Mobile JKN. Dr Abdiyanto Ketua Panita Kegiatan UHC menyebut, dengan hadirnya layanan tersebut, peserta sudah tidak perlu datang ke Puskesmas untuk mengambil nomor antrean. Hanya dengan memanfaatkan gawai yang dimiliki, Dr Abdiyanto Ketua Panita Kegiatan UHC mengatakan hal tersebut bisa mengurangi waktu tunggu peserta di Puskesmas dan juga bisa menyesuaikan waktu kedatangan ke FKTP, sehingga dapat menghindari kerumunan dalam waktu yang lama dan secara tidak langsung mengurangi transmisi Covid-19.

“Inovasi ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko  di mana sejumlah Puskesmas di wilayah kabupaten Mukomuko  telah mengimplementasikan sistem antrean online tersebut. Selain itu, kehadiran Dashboard JKN yang merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah untuk dapat mengetahui data JKN secara real time dan ini selaras dengan Kabupaten Mukomuko  yang menerapkan smart city 4.0,” tambah Dr Abdiyanto Ketua Panita Kegiatan UHC.

Lebih lanjut, Dr Abdiyanto Ketua Panita Kegiatan UHC mengungkapkan kehadiran Dashboard JKN mampu mendukung peningkatan kepesertaan dan kepatuhan pembayaran iuran serta mendukung upaya promotif dan preventif. Dashboard JKN juga memudahkan dokter atau tenaga kesehatan untuk menganalisis rujukan sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan tingkat pertama sehingga akan memperkuat kebijakan kesehatan yang lebih akomodatif serta mampu memprediksi kondisi kesehatan wilayah ke depan.

“Dashboard JKN dapat membangun ekosistem penyusunan kebijakan berbasis data dan informasi atau evidence based policy making, Dashboard JKN memuat data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan jumlah kunjungan FKTP. Dashboard JKN juga memuat jumlah rujukan peserta FKTP, 10 diagnosa tertinggi di FKTP, jumlah kasus di rumah sakit, data utilisasi penyakit katastropik, serta 10 kasus tertinggi di rumah sakit,” jelas Abdiyanto.

Di samping itu, Bupati Mukomuko, H. Sapuan, S.E., MM, Ak., C.A., P.A,  mengatakan capaian Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Kabupaten Mukomuko  tidak terlepas dari visi dan misi Kabupaten Mukomuko, yaitu menjadikan Mukomuko  menjadi daerah  yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. Bukan hanya itu, Sapuan  juga ingin memfokuskan Mukomuko  menjadi Daerah  yang sehat layak anak.

RINCIAN PESERTAJAMKESDA PER 01 OKTOBER 2022

DENGAN RINCIAN KESELURUHAN

“Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kesehatan, karena dengan terpenuhinya kesehatan maka produktivitas penduduk Mukomuko  akan meningkat. Integrasi jaminan kesehatan penduduk Mukomuko  melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang di kelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten  Mukomuko  untuk memastikan tidak ada hambatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk yang membutuhkannya,” ujar Sapuan.

Ditempat yang sama juga Disampaikan dr. Siti Farida Hanoum selaku Deputi Direksi BPJS kesehatan bahwa penandatangan rencana kerja dan Launching universal health caverage pihak BPJS kesehatan mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah yang telah mendukung program dari BPJS.

” Keberhasilan UHC ini adalah memang dipegang oleh kepala daerah,dan dengan launching ini sudah membuktikan bahwa di kabupaten Mukomuko kesadaran masyarakat terhadap jaminan kesehatan telah tinggi” jelas Siti Farida.

Ditambahkannya dengan UHC ini BPJS kesehatan ingin  memastikan bahwa pelayanan kesehatan semuanya dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya Bupati Mukomuko Sapuan S.E., MM, Ak., C.P.A menyampaikan bahwa UHC merupakan suatu keadaan dimana setiap orang Dapat menerima kebutuhan dasar khususnya dalam bidang layanan kesehatan yang lebih baik, tanpa adanya kekhawatiran kesulitan finansial  dalam mengaksesnya . Demi tercapainya kondisi yang sehat diperlukan peran aktif dari semua pihak dan pemerintah juga telah membentuk program jaminan kesehatan nasional sehingga bisa membantu masyarakat dalam kebutuhan kesehatan.

” Untuk mendukung program pemerintah ini pihak pemerintah daerah bersama DPRD  telah menyiapkan anggaran untuk  masyarakat  dalam jaminan kesehatan dengan bekerja sama nantinya dengan pihak BPJS kabupaten Mukomuko. selain itu pemkab juga meminta kepada seluruh camat dan pusat pelayanan masyarakat agar dapat mensosialisasikan tentang jaminan kesehatan ini kepada masyarakat” jelas Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Siti Farida  juga memberikan buku Statistik JKN. Publikasi Statistik JKN ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang penyelenggaraan Program JKN-KIS dan diharapkan dapat menjadi rujukan yang obyektif mewarnai perancangan kebijakan dan penilaian keberhasilan penyelenggaraan JKN.

Data-data statistik dalam buku tersebut dapat menjadi sarana informasi bagi para pemangku kepentingan, akademisi, peneliti, dan seluruh pihak yang akan memperdalam perihal penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Pada kesempatan yang sama, Abdiyanto melaporkan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang iuran dibayar oleh pemerintah daerah.

“pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Kesehatan menganggarkan untuk jaminan kesehatan daerah sebanyak 5.650 peserta sampai bulan desember 2022. Data aktif per 1 januari sebanyak 5.650 peserta, data aktif  Jamkesda per 1 oktober  2022  dengan jumlah peserta 26.592  jiwa , jamkesprov per 1 juli 202 dengan jumlah peserta 2.320 jiwa. untuk data keseluruhan kepesertaan jkn-kis  di kabupaten mukomuko dari total 193.154 jiwa sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“sejalan dengan hal tersebut melalui kerja keras dan dukungan dari semua pihak , maka penduduk kabupaten mukomuko per tanggal 1 Oktober 2022 telah terdaftar pada program JKN sebanyak 187.154 peserta atau sebesar 97,89% dari total penduduk kita 193,154 Jiwa “ tutup Sapuan Bupati dengan sambutan tepuk tangan dari tamu undangan , Deputi dan Asisten deputi

Kegiatan ini dihadiri oleh deputi direksi bpjs keshatan wilayah sumatera selatan, bangka belitung dan bengkulu , asisten deputi bidang pengeolaan kinerja kantor cabang kedeputian wilayah sumatera selatan, bangka belitung dan bengkulu, kepala BPJS, forkopimda, kepala OPD camat, kepala desa, dan perwakilan masyarakat penerima manfaat.[Abu Razak CH_Adv]