Kepahiang – Bengkulu Post.id –Lima fraksi DPRD Kabupaten Kepahiang menyatakan persetujuan mereka agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 dibahas lebih lanjut ke tahap selanjutnya. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kepahiang, pada Kamis (3/7/2025).
Meskipun menyetujui pembahasan lanjutan, kelima fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan penting, berupa saran dan masukan terhadap substansi Raperda.
Wakil Ketua Fraksi Perindo, Muhammad Nopriandi, S.Sos., menegaskan bahwa pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk mengelola pendapatan dan penerimaan daerah secara optimal, dengan mengarahkan anggaran kepada program-program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap persoalan yang dihadapi rakyat dapat diselesaikan melalui kebijakan pemerintah daerah yang dirancang secara matang, terarah, proporsional, objektif, dan transparan, tanpa mengabaikan asas keadilan,” ujar Nopriandi.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Abdul Haris, S.E., menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinkronisasi dengan visi-misi Bupati Kepahiang dalam proses pembahasan Raperda.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepahiang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, kami mendorong OPD terkait untuk lebih kreatif dan proaktif dalam merancang program kerja yang mampu mendongkrak PAD,” tegas Abdul Haris.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Padila Sandi, A.Md., menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp70,52 miliar atau sekitar 7,9 persen, yang menurutnya akan berdampak pada rencana belanja pemerintah.
“Pemerintah harus memprioritaskan program-program yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM di OPD menjadi hal yang sangat penting agar pelaksanaan program dapat berjalan maksimal,” kata Padila.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Eko Susilo, mendorong agar program-program dalam Perubahan APBD 2025 bersinergi dengan DPRD, khususnya dalam mendukung fungsi legislasi dan penyusunan Raperda.
“Banyak dokumen rencana induk yang perlu ditinjau ulang agar terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, serta visi-misi kepala daerah. Kami berharap perencanaan jangka panjang tetap berpijak pada arah pembangunan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Nendi Sepriadi, S.Sos., M.Si., menyoroti penurunan belanja daerah sebesar Rp.65,73 miliar, termasuk pemangkasan signifikan pada belanja modal.
“Penurunan belanja modal dikhawatirkan menghambat pembangunan infrastruktur dan mengganggu perputaran ekonomi lokal. Pemerintah harus memastikan efisiensi belanja operasi tanpa mengorbankan layanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, alokasi belanja tak terduga sebesar Rp.500 juta harus digunakan secara tepat, hanya untuk kondisi darurat dan kebutuhan yang bersifat taktis,” ungkap Nendi.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Dayefiandro, S.E., M.Sc., menyampaikan bahwa seluruh masukan dan catatan dari fraksi akan ditanggapi langsung oleh Bupati Kepahiang dalam rapat paripurna berikutnya.
“Tanggapan Bupati atas pandangan fraksi-fraksi akan disampaikan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Jumat, 4 Juli 2025,” ujar Ketua DPRD yang memimpin rapat didampingi Wakil Ketua I Bambang Asnadi dan Wakil Ketua II Ansori M.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 16 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang. Turut hadir Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., Wakil Bupati Ir. Abdul Hafizh, M.Si., Forkopimda Kabupaten Kepahiang, Sekda Dr. Hartono, M.Pd., M.H., para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan BUMN/BUMD, kepala instansi vertikal,[Stv]
