Bengkulu Post | Mukomuko_Geram setelah melihat banyak Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Ssekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang minim siswa, Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Provinsi Bengkulu Antonius Dele akan segera mengambil sikap, yakni memanggil Dinas Pendidikan (Dindik) setempat.
“Pertama, saya akan memanggil Kepala Dindik untuk berkoordinasi dan evaluasi kondisi sekolah dulu, baik SDM maupun Sarpras, Kualitas pendidikannya seperti apa dan apa penyebab kelangkaan siswa tersebut,” katanya, Selasa (20/09/2022)
Menurut Antonius, fenomena kekosongan siswa baru jenjang SD dan SMP plat merah itu perlu dilakukan pendataan dan validasi sebagai dasar atau prinsip untuk mencari tahu faktor penyebab utamanya agar segera ada tindak lanjut. Terlebih keberadaan sekolah swasta seringkali menjadi opsi orang tua menyekolahkan anaknya.
“Kedua, kita juga harus menyikapi perizinan sekolah yang juga melibatkan lintas sektor, terkait keberadaan sekolah swasta, bukan berarti tidak boleh berdiri. Paling tidak kita tahu dulu, jarak sekolah, perizinan seperti apa dan sebagainya,” terangnya.
Di samping itu, dia sangat menyayangkan jika satu sekolah hanya mendapatkan beberapa siswa baru, kondisi real di lapangan harus ditinjau lebih mendalam. Sehingga Dindik diminta menyiapkan data yang valid di lapangan.
“Harus ada evaluasi, Dindik harus segera melakukan pendataan seluruh sekolah yang kekurangan murid untuk dijadikan pertimbangan. Kenapa ini bisa terjadi, padahal semestinya sekolah plat merah harus dapat perhatian lebih,” jelas Antonius.
Selain itu, dia juga meminta Dindik Mukomuko untuk mendorong sekolah-sekolah agar lebih berinovasi sehingga daya minat anak untuk mendaftar bisa meningkat. Namun demikian, SDM Tendik dan Sarpras menjadi penentu keberhasilan lembaga.
“Dindik harus punya inovasi, bagaimana sekolah punya kelebihan daripada sekolah lain. Paling tidak dari segi kegiatan ekstrakurikulernya. Kalau berpikirnya, yang penting mengajar, selesai lalu pulang, ya selesai sudah. Makanya lama-lama dikalahkan sekolah lain,” tuturnya.
“Kami dari sisi politis akan tetap mendukung bagaimana caranya memajukan anak-anak Mukomuko agar lebih pintar,” imbuh Ketua Komisi III DPRD Mukomuko, Antonius Dele.
Menurut Antonius, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko sebagai mitra kerja Komisi III harus menyikapi persoalan ini secara serius, hingga menemukan solusi terbaik.
‘’Masalah ini memang harus betul-betul diperhatikan. Dievaluasi, apa yang menyebabkannya. Jangan dibiarkan kondisi ini berlarut. Dan tentu apa upaya yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi lagi di tahun berikutnya,’’ ungkap Antonius.
‘’Kami Komisi III, meminta Kepsek dan dewan guru proaktif, melalui tindakan persuasif. Bersilaturahmi dengan Kades, tokoh masyarakat dan minta bantuan mereka untuk menyarankan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat. Kemudian untuk SMPN, upayakan komunikasi dengan Kepsek tingkat SD, dan minta bantuan mereka untuk mengarahkan anak melanjutkan pendidikan di sekolah yang dimaksudkan. Begitupun dengan SD, harus ada komunikasi dengan pihak TK atau PAUD,’’ ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik Mukomuko), membenarkan fenomena kekurangan siswa di beberapa sekolah. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan apa penyebab secara pasti.
“Ini kan, masa-masa pemulihan pembelajaran pasca Pandemi Covid-19. Kita masih melakukan pendataan. Beberapa tahun yang lalu kondisi seperti ini sudah ada. Kita masih analisis penyebabnya apa,” ujarnya.
Terakhir, Kadisdikbud Mukomuko berjanji, dalam waktu dekat segera dilakukan pendataan. Sedangkan potensi penggabungan kelas dimungkinkan bisa terjadi setelah materi kajiannya terpenuhi.
“Setelah ini baru kita rilis sekolah mana saja yang minim siswa. Jangan sampai mengurangi kemudahan akses pendidikan masyarakat. Memang, pelayanan pendidikan harus lebih baik berkaitan dengan sistem merdeka belajar.
Regrouping mungkin bisa saja. Tapi, harus ada materi kajian yang lengkap sebelum memutuskan kebijakan itu,” ucapnya.
Sesuai pantauan Perspektiftoday, fenomena kekurangan siswa pada tahun ajaran baru 2022-2023 yang membuat DPRD Mukomuko Khususnya Komisis III geram ini terjadi di beberapa wilayah, tercatat Tahun ajaran 2021/2022, terdapat 5 SMP Negeri dan 16 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu masuk dalam daftar kekurangan siswa baru. Kondisi ini kembali ditemukan di tahun ajaran 2022/2023, hingga mengundang perhatian Komisi III DPRD Mukomuko.[Abu Razak CH/Pariwara]
