Bengkulu Post | Mukomuko_Bupati Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA mengimbau anggota masyarakat waspada terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bisa muncul setiap saat.
“Kami mengimbau masyarakat selalu waspada dan harus mampu menyelesaikan masalah sekecil apapun. Jangan dibiarkan meluas hingga menjadi isu meresahkan serta mengganggu kamtibmas,” ujarnya saat Rakor bersama Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial, Senin, 21/11/2022.
Pernyataan bupati, juga ditujukan kepada Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten dan Kecamatan.
Pengurus forum terdiri dari berbagai unsur mulai ulama, aktivis LSM, organisasi keagamaan, cendikiawan, organisasai kepemudaan, perwakilan suku dan masyarakat umum
Ia mengatakan, keberadaan forum yang dibentuk di tingkat kabupaten maupun kecamatan sangat tepat sebagai wadah berbagai unsur masyarakat dalam menjaga dan memelihara situasi daerah yang kondusif.
Disisi lain, ia juga meminta masyarakat dan pengurus forum lebih tanggap dan peka terhadap berbagai hal yang terjadi ditengah lingkungan masyarakat sehingga cepat dan tepat mengantisipasinya.
Menurut orang nomor satu dilingkungan Pemkab Mukomuko itu, antisipasi dilakukan melalui deteksi dini yang pembekalannya sudah diberikan melalui pelatihan deteksi dini se Kabupaten Mukomuko, bebebrapa waktu lalu.
“Pelatihan deteksi dini itu penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga rasa tenang, aman dan tertib di tengah masyarakat selalu terjaga dan terpelihara,” ungkapnya.
Dikatakan, pelatihan deteksi dini cukup penting terlebih untuk mengantisipasi suhu politik yang semakin memanas menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2024 .
“Jangan mudah terprovokasi meski berbeda pandangan politik, beda partai, beda suku, bahasa maupun agama. Tetap jaga kekompakan karena setiap tindakan negatif dampaknya dirasakan seluruh masyarakat,” katanya.
Pada Rakor Tim Terpadu Pencegahan Konflik yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten dan perwakilan instansi vertikal serta OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko tersebut. Bupati Mukomuko dalam hal ini selaku Ketua Tim Terpadu Pencegahan Konflik Sosial juga menyampaikan beberapa ancaman potensi konflik sosial di daerah yang perlu diwaspadai dan penting disikapi.
‘’Dari hasil pemetaan sosial, alhamdulillah kondisi daerah kita masih terbilang aman. Masyarakatnya cukup kondusif. Namun yang paling mencolok, dan menurut kami berpotensi timbulnya konflik sosial berkaitan dengan masalah perkebunan. Sektor ini memang agak krusial dan perlu diwaspadai melalui peran kita masing-masing,’’ pinta Bupati.
Kapolres Mukomuko AKBP, Naswanto, SH., S.IK., MH juga membenarkan bahwa di Kabupaten Mukomuko, kecenderungan potensi terjadinya konflik berada di sektor perkebunan.
Dari hasil identifikasi dan pemetaan jajaran Polri, potensi konflik sektor perkebunan tidak hanya masyarakat dengan pihak perusahaan. Ditegaskan Kapolres, akan tetapi juga berpeluang antara masyarakat dengan masyarakat, bahkan antar desa.
‘’Potensi konflik sektor perkebunan ini tidak hanya berkaitan dengan HGU, tetapi potensi itu juga bisa terjadi antar masyarakat dan antar desa,’’ terangnya.
Seperti halnya masalah Kebun Masyarakat Desa di Kecamatan Teramang Jaya baru-baru ini. Kemudian, potensi konflik HGU di wilayah Kecamatan Malin Deman. Setelah didalami, Kapolres meyakini penyebab timbulnya konflik adanya indikasi permainan aktor intelektual dibalik semua itu.
‘’Masalah KMD di Teramang Jaya, kalau tidak cepat tanggap bisa jadi menjadi konflik sosial yang berskala besar. Alhamdulillah, setelah dilakukan upaya pencegahan, persoalan dapat teratasi. Meski itu, tetap dalam pantauan, hemat kami penyelesaiannya belum tuntas dan masih ada hal yang mesti diselesaikan dari masing-masing desa,’’ ulasnya.
Mewakili Dandim 0428/MM Letkol Czi Rinaldo Rusdi, SIP, Pasintel Letda Inf. Rahmad Dori turut menyampaikan beberapa hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Diantaranya, berkaitan dengan peristiwa bencana alam. Menurut Rahmad Dori, potensi konflik sosial bisa muncul ketika lambannya penanganan dari pemerintah.
Kemudian, berkaitan dengan persoalan ketersediaan pangan, ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya. Selain itu, kenakalan remaja juga berpeluang menyebabkan timbulnya konflik.
‘’Untuk menjaga keamanan dan ketertiban ini merupakan tugas kita bersama. Tak cukup hanya TNI-Polri, butuh dorongan sinergitas dan kerjasama dengan semua pihak,’’ demikian Rahmad Dori.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmad Dori juga menghimbau,dalam cuaca yang ekstrim dengan curah hujan tinggi agar warga selalu waspada bencana terutama yang tinggal di daerah rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Terkait dengan Covid 19 yang sampai saat ini masih situasi belum normal, agar warga wajib menjalankan prokes dengan disiplin sesuai dengan anjuran pemerintah sehingga penularan virus Covid 19 dapat dicegah. [Abu Razak CH/Adv]
