PT.DSJ Diduga Banyak Manipulasi Perizinan Abal-Abal, GMPL Datangi DPRD Kaur.

BENGKULU POST – KAUR. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur akan memperjuangkan keluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemilik Lahan PT. Dinamika Selaras Jaya (GMPL SJ), yang mendatangi DPRD Kaur, Senin (8/5/23). Perjuangan itu salah satunya dengan merekomendasikan Pemkab Kaur untuk melakukan langkah strategis terkait persoalan yang terjadi.

“Kami akan rekomendasikan langkah strategis sesuai aturan yang berlaku,” ujar Waka I DPRD Kaur Juraidi, S.Sos yang memimpin rapat lintas Komisi bersama warga di ruang Komisi II DPRD Kaur.

Juru bicara GMPL Ahmad Kudsi menuturkan fakta DSJ yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di kawasan Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Tanjung Kemuning, dan Kecamatan Kaur Utara, diduga memiliki perizinan ganda. Sebab sejak 2011 perizinan PT. DSJ telah dicabut. Namun hingga 2023 kegiatan PT. DSJ masih tetap berjalan.

“Melalui data dan fakta-fakta yang kami himpun, PT. DSJ banyak melakukan manipulasi perizinan. Kami meminta DPRD Kaur mendukung penertiban perizinan abal-abal PT. DSJ,” ujar mantan Anggota DPRD Kaur itu.

Dia meminta DPRD Kaur menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan terkait permasalahan masyarakat dengan PT. DSJ. GMPL juga meminta DPRD Kaur memberikan rekomendasi penertiban terhadap PT. DSJ.

Selain itu juga meminta data lengkap perizinan HGU Perkebunan di Kaur. “Kami juga meminta semua perusahaan yang melanggar hukum ditindak tegas sesuai ketentuan aturan,” kata Ahmad Kudsi dengan nada tegs.

Sementara itu, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaur Nanang Novrianto mengatakan PT. DSJ belum memiliki sertifikat Hak Guna usaha (HGU). Ia mengaku penerbitan izin HGU di bawah 25 hektare, ditangani oleh BPN. Sedangkan lahan di atas 25 hektar hingga 250 hektar, ditangani Kanwil BPN. Sementara HGU di atas 250 hektar, akan diambil alih oleh Kementerian ATR/BPN pusat. “Sampai saat ini kami belum menerbitkan HGU PT. DSJ,” beber Nanag. (ns/jul)